Bone, ERANASIONAL.COM – Sebanyak 50 orang ditangkap polisi saat ricuh aksi unjuk rasa penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Depan Kantor Bupati Bone, Selasa (19/8) lalu.
Hal itu dibenarkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Abd Aziz Dumpa. Aziz mengatakan 50 orang yang ditangkap terdiri dari mahasiswa, pelajar dan warga setempat.
“Usai ditangkap, mereka dilakukan tes urine, kemudian dibawa ke Polres Bone,” ujar Aziz, Rabu (20/8).
Aziz menyoroti sulitnya untuk memberikan akses bantuan hukum terhadap orang yang ditangkap.
Bahkan, Aziz mengungkapkan ada personel TNI yang menghalangi proses pemberian bantuan hukum.
“Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan. Karena ternyata TNI juga dilibtkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa,” sesal Aziz.
Aziz pun meminta kepada kepolisian untuk membebaskan 50 orang yang sempat ditangkap saat kericuhan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB-P2.
Dia berharap bupati Bone Andi Asman Sulaiman mau mendengarkan aspirasi warga yang menolak kenaikan PBB-P2.
“Cabut kebijakan kenaikan PBB sebesar 300 persen. Bebaskan seluruh tahanan massa aksi yang ditangkap, setidaknya lebih dari 50 orang,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan massa, Penjabat (Pj) Sekda Bone Andi Saharuddin memutuskan untuk menunda penerapan kenaikan PBB-P2.
Penundaan tersebut pasca adanya komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pasca ricuh demo penolakan kenaikan PBB-P2.
“Kami sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Pak Bupati dengan Kemendagri. Hasil koordinasi itu yakni menunda penyesuaian tarif ini serta melakukan evaluasi total,” kata Andi Saharuddin kepada wartawan.
Menurutnya, rencana penyesuaian tarif sebesar 65 persen ditunda dan akan dikaji ulang sesuai arahan pemerintah pusat.
Saharuddin memastikan pembayaran yang sudah dilakukan masyarakat tidak akan merugikan wajib pajak.
“Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Dia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Apalagi polisi telah menyebut bahwa demo yang berlangsung sejak siang telah disusupi.
“Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah daerah wajib tunduk dan patuh terhadap instruksi pemerintah pusat,” pungkasnya. []
Tinggalkan Balasan