Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia mulai mengambil langkah tegas dalam mengawal program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini mencapai lebih dari 3.500 titik di Jawa Tengah, BGN memperketat evaluasi terhadap para mitra penyedia.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi mitra yang melanggar standar kualitas dan prosedur yang telah disepakati.
“Sekarang kita sudah mulai kencang. Ada yayasan mitra yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama. Kalau tetap tidak dilaksanakan, ya kita putus,” ujar Dadang saat memberikan pengarahan di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu (11/2/2026).
Sanksi Berjenjang dan Standar “Pabrik Makanan”
BGN telah menyiapkan mekanisme penindakan mulai dari teguran lisan hingga Surat Peringatan (SP) 1 sampai SP3. Pengawasan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari pasokan bahan baku, proses pengolahan, hingga pemenuhan standar gizi bagi penerima manfaat.
Dadang menjelaskan, dapur MBG kini dikelola dengan standar produksi massal layaknya pabrik makanan, bukan sekadar dapur biasa.
Menurutnya, ada beberapa standar wajib yang harus dipenuhi antara lain, diantaranya ialah penggunaan kompor bertekanan tinggi, instalasi gas khusus dan alat steamer, pemisahan gudang basah serta gudang kering untuk menjaga higienitas.
“Ini program besar, satu hari bisa mencapai 6 juta porsi. Mutu dan keamanan pangan adalah harga mati,” tambahnya.
Investasi Rp300 Triliun untuk Indonesia Emas
Secara nasional, BGN menargetkan pembangunan 35.000 dapur MBG yang menjangkau hingga 8.270 daerah terpencil. Dengan alokasi anggaran tahun ini yang mencapai lebih dari Rp300 triliun, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
“Dana ini langsung turun ke dapur-dapur. Ini investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia menuju Indonesia Emas,” kata Dadang.
Apresiasi dari Pemerintah Kota Pekalongan
Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menyambut baik ketegasan dan pendampingan dari BGN Pusat. Menurutnya, pelaksanaan MBG di Kota Pekalongan sejauh ini berjalan kondusif dan dapur SPPG telah memenuhi ketentuan.
“Alhamdulillah tidak ada kasus di Kota Pekalongan. Bahkan dampak psikologisnya luar biasa, anak-anak sangat ceria dan lebih semangat makan saat program MBG ini datang,” ungkap Balgis.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar program ini menjadi fondasi kuat dalam melahirkan generasi unggul di masa depan. (em-aha)
Tinggalkan Balasan