Brebes, ERANASIONAL.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, berpotensi menerima sanksi berat setelah diduga melakukan manipulasi sistem presensi berbasis aplikasi. Jika terbukti melanggar aturan disiplin kepegawaian, para ASN tersebut bahkan dapat diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri.

Pernyataan itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri agenda di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026. Menurut dia, pemerintah tidak akan mentoleransi praktik manipulasi kehadiran karena menyangkut tanggung jawab pelayanan publik dan penggunaan anggaran negara.

“Bisa saja diberhentikan apabila memang terbukti melakukan pelanggaran berat. Selama ini juga sudah ada ASN yang diberhentikan karena tidak menjalankan kewajibannya secara disiplin. Ada yang tidak masuk kerja dalam waktu lama dan setelah diperiksa terbukti melanggar aturan,” ujar Bima Arya.

Mantan Wali Kota Bogor itu menilai dugaan manipulasi presensi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap etika dan disiplin aparatur negara. ASN, kata dia, menerima gaji dari uang rakyat sehingga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan, Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti kasus tersebut melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri yang dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Brebes untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah ingin memastikan apakah dugaan pelanggaran dilakukan secara individu atau melibatkan sistem yang lebih luas.