“Inspektorat akan turun untuk mempelajari persoalan ini secara menyeluruh. Kalau benar ada manipulasi kehadiran, tentu itu termasuk pelanggaran berat karena ASN digaji untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Kasus dugaan presensi fiktif ini menjadi perhatian luas karena jumlah ASN yang diduga terlibat mencapai sekitar 3.000 orang. Angka tersebut dinilai sangat besar dan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
Selain menyoroti dugaan manipulasi absensi, Bima Arya juga menyinggung pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) yang mulai diterapkan pemerintah pada April 2026, khususnya untuk hari Jumat. Menurut dia, pemerintah pusat masih mengumpulkan data terkait efektivitas kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap produktivitas ASN dan efisiensi anggaran.
“Kami masih mengevaluasi pelaksanaan WFH. Pemerintah ingin melihat apakah ada peningkatan efisiensi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas kinerja aparatur,” ujarnya.
Ia menambahkan, kasus di Brebes menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperketat sistem pengawasan terhadap disiplin ASN di berbagai daerah. Pemerintah pusat disebut akan mengevaluasi efektivitas sistem presensi digital agar tidak mudah disalahgunakan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Mardiana, menilai kasus ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Menurut dia, integritas aparatur tetap menjadi faktor utama keberhasilan reformasi birokrasi.
Tinggalkan Balasan