“Digitalisasi presensi memang dibuat untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas ASN. Namun jika mentalitas aparaturnya masih mencari celah untuk memanipulasi sistem, maka teknologi secanggih apa pun tetap bisa disalahgunakan,” kata Lina saat dihubungi terpisah.
Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat integrasi data kepegawaian dengan sistem pengawasan berbasis lokasi dan evaluasi kinerja harian. Dengan demikian, absensi tidak hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi benar-benar mencerminkan produktivitas pegawai.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno sebelumnya telah memastikan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut dia, saat ini proses asesmen terhadap dugaan manipulasi presensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes masih berlangsung.
“Penentuan sanksi akan dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran masing-masing ASN. Ada tim yang akan melakukan penilaian secara objektif,” ujar Sumarno dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa bentuk hukuman disiplin dapat bervariasi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, hingga pemberhentian apabila pelanggaran dianggap berat.
Menurut Sumarno, ASN harus memiliki kesadaran moral bahwa tugas mereka adalah melayani masyarakat. Ia mengibaratkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat seperti pemilik rumah yang membayar pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan jujur dan penuh tanggung jawab.
“Kalau kita membayar seseorang untuk bekerja lalu ternyata dia memalsukan kehadiran, tentu kita kecewa. Hal yang sama juga berlaku bagi ASN karena mereka bekerja menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap budaya kerja birokrasi di Indonesia. Transparansi dan pengawasan dinilai menjadi kunci agar pelayanan publik berjalan optimal.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Fauzi, mengatakan disiplin ASN sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika aparatur tidak bekerja secara maksimal, dampaknya akan langsung dirasakan publik.
“Ketika ASN tidak hadir atau memanipulasi kehadiran, pelayanan publik bisa terganggu. Masyarakat yang akhirnya dirugikan karena urusan administrasi menjadi lambat atau tidak tertangani,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi turut memperbaiki sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kasus dugaan manipulasi presensi di Brebes kini menjadi sorotan nasional karena dianggap mencerminkan tantangan besar reformasi birokrasi di era digital. Pemerintah pusat menegaskan akan terus mengawasi perkembangan kasus tersebut dan memastikan penegakan disiplin ASN berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Jika nantinya terbukti terjadi pelanggaran secara masif, kasus ini diperkirakan dapat menjadi salah satu tindakan disiplin ASN terbesar dalam beberapa tahun terakhir di tingkat pemerintah daerah.
Tinggalkan Balasan