Menurut dia, kebijakan lockdown di 700-an RT tersebut tentunya masih harus diimbangi dengan penyediaan kebutuhan dasar warga dan hitung-hitungan kasar anggaran untuk lockdown RT di Jabar.

“Kalau lockdown sudah dilakukan, semua orang tidak boleh pergi. Urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT RW sampai level kelurahan, camat, bupati baru ke gubernur dan presiden,” kata dia.

Ia menuturkan jika akan me-lockdown satu RT dengan jumlah KK rata-rata di Jabar maka per RT membutuhkan dana sekira Rp3,5 juta per hari per RT.

“Kalau seluruh Jabar di-lockdown, butuh Rp900 miliar. Makanya kita secara proporsional, berbasis RT zona merah. Itu betul betul rekomendasi Ketua RT,” kata dia.

Sementara itu, terkait dengan PPKM Mikro Darurat, Kang Emil mengatakan pengumumannya akan dilakukan besok.

“Besok saya sosialisasikan dulu kepada 11 kota/kabupaten yang zona merah. Dan kami akan merapatkan detail isi panduan PPKM Mikro Darurat itu kepada wali kota/bupati setelah itu izin nanti kita rilis ke rekan-rekan media setelah koordinasi kami dengan kota/kabupaten,” kata Kang Emil.