Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) akan diterapkan di DKI Jakarta. (Foto: Net)

Selain itu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta berdampak pada jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 8.000 kecelakaan pada 2020 melansir data Polri yang dikeluarkan pada 2021. Sekitar 60 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor.

Selain mengendalikan lalu lintas, penerapan ERP merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Jakarta.

“Namun demikian, kami tetap memerlukan masukan dari para pihak dan penerapannya masih butuh waktu yang panjang,” ujarnya.

Ratusan driver ojek online menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta menolak diterapkannya sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). (Foto: ANTARA)

Rencana Penerapan ERP Dikritik Masyarakat

Rencana penerapan ERP ini menuai kriti berbagai pihak, salah satunya dari para pengemudi ojek online (ojol). Mereka sempat menggelar demonstrasi di DPRD DKI Jakarta mendesak rencana ERP dibatalkan.

Ratusan peserta aksi telah memadati trotoar pada Rabu (25/1) lalu hingga sebagian ruas jalan di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak pukul 11.55 WIB.