Pada sisi lain di tengah sorotan publik pada proses penegakan hukum, maka menjadi penting untuk membangun dan menciptakan institusi kepolisian yang lebih profesional, menghormati HAM, dan lebih baik.
“Namun demikian, segala apapun bentuk intimidasi dan ancaman dalam proses hukum, tidak bisa dibenarkan dalam negara hukum,” tandasnya.
Oleh karena itu Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa kejadian di Polrestabes Medan harus dievaluasi dan diberikan sanksi hukuman oleh pimpinan TNI di sana.
“Karena tindakan itu melanggar undang-undang dan disiplin militer. Evaluasi dan penghukuman terhadap mereka akan memberi kepastian terhadap tidak berulangnya kejadian-kejadian seperti itu lagi,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan