“Silakan mempersiapkan diri, ikuti tes dan ada mekanisme yang benar, jadi nanti ada wawancara segala macam itu selesai dengan aturan,” kata dia.

Ia mengatakan melalui upaya ini diharapkan guru honorer mendapat haknya dengan baik serta menjadi perhatian Gubernur Jakarta ke depan dan Kementerian Pendidikan agar mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengingatkan kepala sekolah untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan.

“Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut, kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah rekrut lagi sehingga kondisi seperti ini,” kata dia.

Menurut dia apa yang dilakukan Plt Dinas Pendidikan saat ini adalah merapikan administrasi guru yang ada dan tentunya memiliki tujuan positif

“Saya juga kumpulkan Kepala Sekolah se-Jakarta, supaya informasi ini tidak bias,” kata dia

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan DKI Jakarta kekurangan tujuh ribu guru dan pada bulan Agustus ini dibuka 1.700 guru KKI yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

“Kemarin kita diskusi dengan rapat dengan Kemendikbud, juga akan dibuka lagi 1.900 untuk ASN dan P3K, jadi kan cukup banyak tuh. Nah, baru nanti tahun depan akan kami tambah lagi,” kata dia.

Ia mengatakan kekurangan jumlah guru ini memang dipenuhi secara bertahap mengingat kondisi anggaran

“Kami juga melihat anggaran dan kebutuhan juga dari pemerintah pusat, berapa sih yang akan didrop untuk P3K dan ASN ini ditentukan oleh pemerintah pusat,” kata dia.