Semarang, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Senin (22/7/2024).

Salah satunya kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang (DKK) dan RSUD KRMT Wongsonegoro (Ketileng) menjadi sasaran penggeledahan.

Penggeledahan di DKK dilakukan sejak pukul 10.00 hingga 13.00 WIB. Setelah penggeledahan, KPK membawa satu koper dan satu kardus dari kantor DKK yang berada di lantai 8 dan 9 Gedung Pandanaran.

Baca Juga
Polisi Dalami Pelaku Lain dalam Pembunuhan Penjual Gorengan di Padang Pariaman
BMKG Keluarkan Peringatan Hujan Lebat di Wilayah Ini, 20-21 September 2024
Pria di Bandung Aniaya Pemilik Warung Nasi karena Tak Diberi Uang

Sementara itu, penggeledahan di RSUD Wongsonegoro masih berlangsung hingga pukul 15.00 WIB.
Kepala DKK Semarang, Moch Abdul Hakam, menyatakan bahwa KPK menggeledah ruangannya, ruangan sekretaris, dan kepala bidang. KPK juga meminta keterangan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa, baik infrastruktur maupun noninfrastruktur pada tahun 2023 dan 2024.

“Hari ini dilakukan penggeledahan oleh KPK di semua ruangan, termasuk ruangan saya, kabid, dan sekretaris. Semua kegiatan tahun 2023 dan 2024 disoroti oleh mereka,” kata Hakam pada Senin (22/7/2024).

Hakam juga mengakui bahwa KPK membawa sejumlah dokumen setelah melakukan penggeledahan. Dokumen-dokumen tersebut terkait dengan laporan pengadaan barang dan jasa.

“Apa yang diminta oleh KPK, kami sampaikan, dan ada beberapa yang dibawa,” kata Hakam.

KPK memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Penyidik bahkan telah mencegah Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) bepergian ke luar negeri.

KPK juga mencegah Alwi Basri (suami Ita), Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Martono, dan Rahmat U. Djangkar yang merupakan pihak swasta.

KPK sedang mengusut tiga perkara korupsi:

  • Dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024;
  • Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang;
  • Dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.
  • KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut. Namun belum mengungkapkan identitas mereka.