Denpasar, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan tegas menolak kehadiran ormas Gerakan Raya Indonesia Bersatu Jaya alias GRIB di Pulau Dewata. Sikap ini merespons video GRIB menyatakan hadir untuk ikut serta menjaga keamanan Bali.

“Beliau (Gubernur Bali I Wayan Koster) juga sudah menyatakan bahwa menolak (kehadiran GRIB di Bali),” kata Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, di Kantor Gubernur Bali, Senin (5/5/2025).

Dia menilai, aparat keamanan yang dibentuk pemerintah dan desa adat dinilai masih mampu menjaga situasi dan keamanan tetap stabil. Adapun aparat keamanan tersebut adalah petugas keamanan desa adat atau pecalang, TNI, dan Polri.

“Prinsipnya kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saya kira tidak perlu karena sudah ada, kita sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri,”

“Dan dari 1.400 lebih desa adat itu sudah memiliki pecalang desa adat, Nah. Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta (pedoman atau aturan yang berlaku) wilayah adat itu sendiri,” sambungnya.

Selain itu, Polda Bali dan desa adat telah berkolaborasi meningkatkan pengamanan melalui Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).

“Sudah dituangkan dalam keputusan pemerintah provinsi Bali Itu adalah dibentuknya bakamda (badan keamanan daerah) sehingga kolaborasi antara TNI-Polri dan aparat penegak hukum lain bersama dengan tokoh dan masyarakat adat, utamanya dari pecalang,” katanya.

Giri Prasta belum bisa memastikan tindak lanjut kehadiran GRIB di Bali. Dia masih menunggu kepulangan Koster yang sedang meresmikan Pura di Belanda.

“Justru kami sedang mengatur bagaimana caranya biar bisa memberikan insentif kepada pecalang, sehingga betul-betul gerakan ngayah (gotong royong) untuk menjaga alam, budaya dan manusia,” pungkas dia