JAMBI – DPRD Provinsi Jambi menilai Pemkab Bungo lambat, dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC). Pasalnya, antara kedua belah pihak belum ada titik temu. Bahkan terjadi aksi saling tutup jalan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra mengatakan jika masalah ini tak kunjung selesai, ini akan menjadi konflik berkepanjangan. Pemerintah harus tegas. “Pemkab Bungo lambat menyelesaikan kasus ini, kita minta ini harus diselesaikan dengan baik,” kata dia. Lanjutnya, konflik ini jangan dibiarkan berlarut-larut.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, juga meminta Pemkab Bungo untuk tegas dan berani. Pemerintah kata dia, harus mencari penyelesaian atau mediasi untuk jalan keluar. DPRD Provinsi Jambi akan meminta Dinas ESDM Provinsi Jambi mencermati kasus tersebut. “Kita akan dorong pemkab cepat menyelesaikan kasus ini,” tambahnya.
Penanganan konflik ini memang terkesan lamban. Kedua belah pihak belum juga dipertemukan, untuk membahas masalah ini. Terpisah, Asisten II Setda Bungo Saiful Azhar, mengaku pihaknya masih mengatur jadwal untuk memanggil kedua belah pihak. “Kita menunggu waktu sekitar seminggu . Kita sudah sudah berkoordinasi dengan pihak KBPC yaitu Jimmy. “Mudahan-mudahan KBPC bisa menyelesaikan permasalahan ini,” kata dia.
Kisruh ini mulai mencuat, ketika warga menggelar aksi pada Kamis (1/4) di Dusun Tanjungagung, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII. Malah, saat itu bentrok terjadi karena pekerja dari perusahaan menyerang warga. Mobil perusahaan juga menabrak portal yang dipasang.
Sepekan kemudian, warga di Dusun Rantaupandan menggelar aksi serupa. Mereka bahkan memasang pagar kawat, yang menghalangi akses keluar masuk kendaraan perusahaan. Aksi ini rupanya dibalas PT KBPC. Mereka juga melakukan penutupan jalan, hingga warga yang biasa memanfaatkan jalan tersebut, kesulitan untuk ke sawah. Jalan tersebut ditimbun dengan tanah setinggi tiga meter.
Tinggalkan Balasan