Namun, Program Lumbung Mataram bisa menjadi solusi bagi persoalan ketersediaan bahan baku pangan di DIY karena menerapkan pertanian terintegrasi.
Program Lumbung Mataram diharapkan bisa memasok bahan baku pangan untuk dapur MBG di Provinsi DIY.
“Diharapkan dengan adanya Lumbung Mataram ini, tidak ada lagi yang membeli dari luar daerah. Sehingga kemandirian ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat akan terjadi,” kata Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG.
Sri Sultan berharap, Lumbung Mataram akan dapat memasok seluruh kebutuhan bahan baku pangan untuk program MBG di DIY.
“Harapan saya ini bisa, sebagian besar, bisa supply pada kebutuhan-kebutuhan untuk makan gratis,” kata Sultan. Jika berhasil, lahan Lumbung Mataram bisa diperluas lagi. Dengan konsep ini, diharapkan penghasilan masyarakat desa akan dapat bertambah.
Program Lumbung Mataram, kata Nanik, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Sebab dalam pasal 38 ditekankan bahwa penyelenggaraan Program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des).
Karena itu, sambil berkeliling ke berbagai daerah, Nanik berjanji akan mensosialisasikan Program Lumbung Pangan yang digagas Sri Sultan.
“Saya berterima kasih. Saya akan sampaikan bahwa DIY sudah mempelopori, di mana desa memanfaatka lahan idle, atau bengkok kalau perlu, untuk ditanami warga masyarakat yang tidak punya sawah, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan peternakan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan