Theo menekankan bahwa setiap kunjungan Presiden maupun Wakil Presiden ke Papua seharusnya dimanfaatkan untuk membahas isu-isu krusial, termasuk pelanggaran HAM dan konflik berkepanjangan.
Sebagai aktivis HAM, Theo berpandangan bahwa pemerintah pusat seharusnya membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan berbagai elemen di Papua. Ia menyebut Dewan Adat Papua (DAP), fraksi politik lokal, aktivis HAM, hingga kelompok yang memiliki pandangan politik berbeda perlu dilibatkan dalam proses pencarian solusi.
“Kalau pemerintah mau mendengar, duduk bersama Dewan Adat Papua dan fraksi politik lokal, maka akan lahir kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk menyelesaikan persoalan Papua,” ujarnya.
Theo juga menyinggung batalnya kunjungan Wapres Gibran ke Kabupaten Yahukimo dengan alasan keamanan. Menurutnya, hal itu justru menjadi bukti bahwa persoalan Papua tidak bisa dianggap sepele.
“Batalnya kunjungan ke Yahukimo menunjukkan ada masalah serius yang tidak bisa diselesaikan dengan acara seremonial. Harus ada dialog dengan pihak-pihak yang selama ini berbeda pandangan, bahkan dengan tokoh OPM sekalipun,” katanya.
Kritik senada juga disampaikan tokoh Papua sekaligus mantan anggota DPR RI, Paskalis Kossay. Ia menilai kunjungan Wakil Presiden ke Papua terkesan seperti agenda rutin tanpa terobosan kebijakan yang nyata.
“Kunjungan Wakil Presiden ke Papua terlihat seperti rekreasi akhir pekan karena tidak ada gebrakan kebijakan. Padahal, persoalan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan di Papua terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Paskalis.
Menurutnya, kunjungan pejabat negara tanpa agenda strategis yang jelas hanya akan memperkuat kesan bahwa pemerintah tidak serius menangani persoalan Papua.
“Datang ke Papua hanya bertemu Forkopimda, birokrasi, lalu blusukan ke tempat tertentu tanpa dampak nyata tidak akan menyelesaikan apa-apa,” katanya.
Tinggalkan Balasan