Paskalis juga menyoroti keberadaan dua lembaga bentukan pemerintah pusat, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Menurutnya, kedua lembaga tersebut belum menunjukkan konsep dan strategi yang jelas.
“Lembaga-lembaga ini tidak memiliki arah kebijakan yang kuat. Tidak pernah membuka dialog dengan tokoh dan pemangku kepentingan di Papua untuk merumuskan pola penyelesaian masalah,” ujarnya.
Ia menyayangkan sikap para pejabat negara yang dinilai mengabaikan eskalasi persoalan Papua, yang menurutnya berpotensi menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa.
“Kalau ini terus dibiarkan, masalah Papua bisa berkembang menjadi krisis nasional yang mengancam keutuhan bangsa,” pungkas Paskalis.
Sebagaimana diketahui, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Biak Numfor dan Wamena pada 13–14 Januari 2026. Di Biak Numfor, Gibran meninjau Sekolah Rakyat serta melakukan blusukan ke Pasar Ikan Fandoi.
Sementara di Wamena, Wapres sempat bermain sepak bola bersama anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) di Stadion Pendidikan Wamena, meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SMAN 1 Wamena, mengunjungi pasar tradisional, serta bertemu para pegiat kopi lokal.
Tinggalkan Balasan