Sumber internal penegak hukum menyebutkan, penyidik Polda Metro Jaya belum sepenuhnya memenuhi petunjuk jaksa (P-19) yang mencakup aspek formil maupun materiil. Petunjuk tersebut antara lain berkaitan dengan kelengkapan alat bukti, konstruksi perkara, serta pendalaman unsur pidana.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan masih terus melengkapi berkas perkara Firli. Pernyataan itu disampaikan oleh mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Brigadir Jenderal Ade Safri Simanjuntak, pada 12 Juni 2025.
“Prosesnya masih berjalan. Kami masih perlu memenuhi materi penyidikan ke kejaksaan,” kata Ade Safri saat itu. Ia juga menegaskan tidak ada kendala berarti dalam penyusunan berkas perkara. Namun, hingga kini, berkas tersebut belum kembali diterima oleh kejaksaan.
Berlarut-larutnya proses bolak-balik berkas perkara Firli menjadi sorotan publik dan dinilai mencederai asas kepastian hukum. Ke depan, situasi serupa diharapkan dapat diminimalkan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
KUHAP terbaru memperketat mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, termasuk membatasi frekuensi pengembalian berkas perkara. Dalam Pasal 58 ayat (5), ditegaskan bahwa koordinasi antara penyidik dan penuntut umum setelah pengiriman hasil penyidikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam setiap perkara.
Selanjutnya, Pasal 61 ayat (3) mengatur bahwa penyidik wajib melengkapi berkas perkara sesuai hasil koordinasi tersebut dalam waktu paling lama 14 hari. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penundaan berlarut-larut yang berpotensi merugikan kepentingan hukum dan keadilan.
Tinggalkan Balasan