Selain itu, masyarakat juga diminta aktif melaporkan akun media sosial atau konten digital yang terindikasi sebagai penipuan atau penyebaran hoaks. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah semakin banyak korban yang tertipu.
“Mari bersama-sama melawan hoaks demi menjaga ketertiban dan keamanan informasi di Kabupaten Kuningan,” tutur Nana.
Sementara itu, di tingkat nasional, Kementerian Sosial membuka peluang keberlanjutan program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp 900 ribu pada tahun ini. Namun, keberlanjutan program tersebut masih bergantung pada kondisi anggaran pemerintah dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa BLTS merupakan inisiatif Presiden yang bertujuan untuk menstimulasi daya beli masyarakat dan bersifat sementara.
“Bisa jadi berlanjut, kita lihat situasi dan kondisi serta kebijakan dari Bapak Presiden,” ujar Saifullah saat ditemui di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Saifullah mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp 110 triliun untuk bantuan sosial, termasuk bantuan reguler, penebalan bansos pada pertengahan tahun, serta BLTS Rp 900 ribu yang disalurkan pada triwulan terakhir 2025.
Dari total anggaran tersebut, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah menerima bantuan sesuai data yang terverifikasi.
Meski demikian, untuk tahun 2026 pemerintah masih memprioritaskan penyaluran bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) bagi sekitar 10 juta KPM serta Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) untuk lebih dari 17 juta KPM.
“Yang pasti, bantuan sosial reguler tetap berjalan,” tegas Saifullah.
Tinggalkan Balasan